English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The rise of legal events that befell the officers entangled in gratuities and extortion due to the old marriage cost mechanism is no longer in accordance with the mechanism of Non-Tax State Revenue and has not adopted the development of the times so that new patterns need to be formulated in the hope that the welfare of implementing apparatus will be accompanied by improved public services and image improvement The Office of Religious Affairs in the eyes of the community so that a new mechanism that is more equitable for the community and the implementing apparatus for registering marriages is needed and that hope is realized by the issuance of PP No. 48 of 2014 concerning Marriage Costs. This research tries to reveal the reasons for the government issuing this PP 48/2014 and how its management after the issuance of the new PP can solve all the problems that occur along with the birth of this PP or even vice versa, so that the advantages and disadvantages need to be studied and the factors that influence the implementation. Keywords: regulations, costs, marriage, PP No. 48 of 2014 ABSTRAK Maraknya peristiwa hukum yang menimpa penghulu terjerat gratifikasi dan pungli dikarenakan  mekanisme biaya nikah lama sudah tidak lagi sesuai dengan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak serta kurang  mengadopsi  perkembangan zaman sehingga perlu dirumuskan pola baru dengan harapan meningkatnya kesejahteraan aparatur pelaksana dibarengi dengan peningkatan  pelayanan terhadap masyarakat  dan perbaikan citra Kantor Urusan Agama dimata masyarakat sehingga perlu dirumuskan mekanisme baru yang lebih berkeadilan bagi masyarakat dan aparatur pelaksana pencatatan perkawinan dan harapan itu terwujud dengan terbitnya PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah. Penelitian ini mencoba mengungkap alasan-alasan pemerintah menerbitkan PP 48/2014 ini dan bagaimana pengelolaannya setelah penerbitan PP baru dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi mengiringi lahirnya PP ini atau malah sebaliknya, sehingga perlu dikaji keunggulan dan kelemahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaanya. Kata Kunci: peraturan , biaya, nikah, PP No 48 Tahun 2014

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO.48 TAHUN 2014 DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS PADA KUA KEC.TALUN KABUPATEN CIREBON)