English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Tidak diundangnya Ganjar Pranowo ke acara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), pada 22 Mei 2021 dan ilegalitas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang (KLB-DS), Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 semakin mengukuhkan peran faksionalisme sebagai unit analisis yang inheren bagi kajian partai politik dan elektoral. Dengan mengajukan ‘bagaimana faksionalisme muncul dan mempengaruhi partai politik’ sebagai rumusan masalah, penelitian ini berupaya untuk menunjukkan proses kemunculan, cara kerja sekaligus konsekuensi-konsekuensi faksionalisme bagi partai politik. Penelitian ini meminjam kerangka berpikir V.O. Junior-Zariski dan metode penelitian studi kasus dengan literature review sebagai teknik pengambilan data dominan untuk mengungkap realitas yang terjadi. Penelitian ini lantas sampai pada beberapa temuan. Pertama, bahwa faksionalisme bisa diproduksi oleh aktor-aktor internal dan eksternal, meski awal mula konflik akan selalu berasal dari sumber internal. Kedua, meski faksionalisme lekat dengan nuansa konfliktual yang merugikan, namun demikian, ternyata faksionalisme juga memproduksi keuntungan. Ketiga, bahwa penyebab faksionalisme masih disorot secara lebih dominan dari sudut pandang konflik personal, bukan kegagalan institusional.

MEMAHAMI FAKSIONALISME SEBAGAI UNSUR INHEREN BAGI DINAMIKA PARTAI POLITIK