English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kritis terhadap Putusan Praperadilan Atas Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan alat bukti yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk menetapakan status seseorang sebagai Tersangka tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi pustaka dan teknik wawancara. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier, berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum dan kamus. Sementara, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa keterangan ahli yang berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran induktif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu penyelidikan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka terhadap beberapa orang. Apabila pada saat penyelidikan telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama atau terdapat unsur turut serta dalam perwujudan delik korupsi. Penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dianggap sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 30 Tahun 2002 serta memenuhi administrasi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dapat menggunakan alat bukti yang ditemukan pada penyelidikan dan penyidikan orang lain. Penggunaan alat bukti dari perkara orang lain adalah sah dengan memperhatikan parameter bewijsmiddelen-bewijsminimmum-, bewijsvoering dan bewijskracht.

jurnal suara keadilan

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)