English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Jenis penelitian ini adalah normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum primer,dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Persepsi dan pengetahuan masyarakat (pengurus yayasan) atas keberadaan Undangundang Yayasan belum berbanding lurus dengan pengetahuannya atas substansi yang dirubah. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menyatakan bahwa setiap yayasan adalah sebuah badan hukum yang mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang dimaksud. Salah satunya adalah mewajibkan setiap yayasan untuk mendaftar dan menyesuaikan anggaran dasarnya sekaligus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kapasitasnya dapat dianggap sebagai badan hukum dan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap publik. Konsekuensinya adalah setiap yayasan pendidikan dan atau melalui notaris yang membuat akta pendiriannya harus menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan. Hal inilah tentunya yang harus dipahami oleh setiap satuan penyelengga pendidikan.

al-idarah/al-idarah : jurnal kependidikan islam

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN