English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Patut dicatat bahwa sesuai definisinya telekomunikasi adalah sarana untuk berkomunikasi sehingga penyelenggaraan telekomunikasi sesungguhnya adalah misi negara untuk menjawab HAM setiap orang untuk berkomunikasi dan berinformasi tesebut. Jika kita mencermati kembali definisinya maka paradigma pengaturan dalam hukum telekomunikasi konvensional setidaknya akan melihat kepada dua hal, yakni (i) aspek aktivitas penyelenggaraan berkomunikasi yakni mencakup bagaimana pemancaran dan pengiriman informasi sampai dengan kegiatan penerimaan informasi, dan (ii) aspek aktifitas penyelenggaraan sarananya. Sebagai bentuk pelayanan publik dimana pemerintah tidak melakukan investasi langsung dalam penyediaan sarana dan jaringannya, maka kepastian hukum untuk pengembalian investasi pelaku usaha tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum berdasakan UU Telekomunikasi. Tidak dapat ditampik bahwa pemaksaan kriminalisasi korupsi terhadap PKS Indosat dengan IM2 berpotensi merusak kepastian hukum dan bisnis dalam industri telekomunikasi, selain itu secara langsung juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana industri jasa telekomunikasi menjadi terancam pelayanannya untuk mengakomodasi HAM masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan berinformasi.

PARADOKS KRIMINALISASI KORUPSI: SUATU ANCAMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM SEKTOR TELEKOMUNlKASI