Reformasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat menjadi alasan perlunya dilakukan revisi atas UUPTPK Nomor 3 Tahun 1971. Amat keliru jika maraknya tindak pidana korupsi semata-mata disebabkan lemahnya UU Banyak hal-hal baru diatur dalam UUPTPK secara obyektif lebih baik dari UU yang lama, dan memiliki prospek yang menggembirakan untuk lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.