English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Permasalahan  : Pembayaran pajak BPHTB merupakan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah melalui jual beli. Ditentukan dalam UU 28 Tahun 2009 Pasal 91 ayat (1), bahwa “PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak”.  Bunyi pasal ini menunjukan pertentangan dengan konstelasi pajak,  yang secara teoritik berpedoman pada  taatbestand  sebagai dasar menentukan saat timbulnya utang pajak.  Tujuan  penelitan ini menemukan asas hukum yang mendasari  fiscus  mengenakan pajak atas pemindahan hak melalui jual beli.  Metode  : menggunakan metode Yuridis Normatif dengan analisis data secara Yuridis Kualitatif.  Hasil pembahasan :  Pengenaan kewajiban pajak kepada wajib pajak BPHTB, sebelum dipenuhinya  taatbestand   dilandasai oleh asas hukum “pajak dikenakan pada saat yang paling dekat dengan detik diperolehnya hak”. Pengenaan Pasal 91 Ayat (1) UU No.28 Tahun 2009 terhadap pemindahan hak atas tanah, harus dilihat ke dalam titik tautnya dengan Pasal 90 ayat (1) huruf a UU No.28 Tahun 2009.   Kesimpulan  :  Ratio legis  Pasal  91 ayat (1) untuk menghindarkan pengingkaran penunaian kewajiban pajak BPHTB oleh wajib pajak. Kata kunci  : Jual beli, Pemindahan Hak, Timbulnya Utang Pajak.

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP KONSTELASI PEMINDAHAN HAK