English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

The land was the state's authority to govern the giving and use of land to the people so that the land would be used for the greatest measure of civic prosperity requiring a sure law and protection of the law among peoples. While wisdom regarding land civilty governed by the state exists in reality often does not establish order and certainty of law. For example the case example on ruling Supreme Court number 658 PK/Pdt/2017 in the two hedges of the same land as the different rights, Dirman was using the building rights and John as his property which turned John's property into an object of dispute at the State Enterprises Court. How can legal protection be provided for land buyers who lost their rights through land sale that was once an object of national governance court dispute at the State Enterprises Court? How would the deed of ownership of the deed of the land deed be formed between bacce and Gunadi and Gunadi and John? The authors examine the problem using normative legal methods and use interviews as backup data. Studies reveal that legal protection is obtained if land buyers can prove their rights in court and Land deed deed official only responsible for the purchase papers made between Gunadi and John because they were consciously created that the land was in dispute over the state governance court.   BAHASA INDONESIA ABSTRACT:   Tanah merupakan kewenangan Negara untuk mengatur pemberian dan penggunaan tanah kepada masyarakat agar tanah dimanfaatkan bagi pencapaian sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tuntutan kepastian hukum serta perlindungan hukum antar masyarakat. Meskipun kebijaksanaan mengenai kemanfaatan tanah yang diatur oleh negara ada tetap saja dalam realita sering tidak terjadinya ketertiban dan kepastian hukum. Seperti contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 PK/Pdt/2017 yaitu terbitnya dua sertipikat atas tanah yang sama dengan hak yang berbeda, Dirman Pardosi dengan Hak Guna Bangunan dan John dengan Hak Miliknya yang ternyata tanah milik John sedang menjadi objek sengketa di PTUN. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang kehilangan hak akibat jual beli atas tanah yang pernah menjadi objek sengketa PTUN? Bagaimana bentuk tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat antara Bacce dengan Gunadi dan Gunadi dengan John Tandiari? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum akan didapatkan jika pembeli tanah dapat membuktikan hak mereka di Pengadilan dan PPAT bertanggung jawab hanya pada akta jual beli yang dibuat antara Gunadi dan John karena dibuat secara sadar bahwa tanah sedang dalam sengketa PTUN.

notary journal

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH YANG KEHILANGAN HAK AKIBAT JUAL BELI ATAS TANAH YANG PERNAH MENJADI OBJEK SENGKETA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA [LEGAL PROTECTION FOR LAND BUYERS WHO LOSE RIGHTS AS A RESULT OF THE SALE AND PURCHASE OF LAND THAT WAS ONCE AN OBJECT OF A DISPUTE IN THE STATE ADMINISTRATIVE COURT]