English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Penyempurnaan organisasi publik diharapkan mengarah kepada terbentuknya organisasi bersistem terbuka yang lebih fleksibel, mampu mengakomodasikan perubahan untuk kepentingan organisasi.  Perubahan yang cepat dan tidak terduga membuka pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju “ Good Government Governance ” (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), menuju Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam organisasi modern berpijak pada konsep-konsep pemikiran manajemen modern, antara lain: menerapkan teknologi manajemen, berbasis pada asas demokratisasi, akuntabilitas, keterbukaan, transparasi, dan taat hukum.  Terselenggaranya “ Good Government Governance ” merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.  Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terwujudnya penerapan  Good Government Governance  dalam organisasi pemerintahan merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem akutabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang baik dan sesuai dengan harapan / tuntutan kebutuhan pada seluruh jajaran aparatur negara.

GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE MENUJU PEMERINTAH YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)