English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Pendahuluandesentralisasi yang diawali sejak tahun 1999 telah memotivasi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka. Pemerintah kabupaten sekarang mempunyai kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka sendiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dan mempunyai potensi menjadi semakin efi sien. Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk memerankan tanggung jawabnya seperti yang terlihat dalam banyaknya peraturan daerah yang dihasilkan, termasuk diantaranya sektor kehutanan. Namun demikian, desentralisasi yang juga diharapkan dapat lebih mendekatkan masyarakat lokal kepada proses pembuatan keputusan, sampai saat ini belum memberikan pengaruh yang nyata akan adanya perubahan besar dalam pembuatan kebijakan partisipatif. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antara pengambil keputusan di daerah dan nasional menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaan kebijakankebijakan yang telah disusun tersebut di lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan daerah di kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi: ketidakpastian, tantangan, dan harapan