English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional dan tindak lanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan untuk menuju optimalisasi kenerja auditor di Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and Clean Governance). .(2). Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) Departemen Pertanian berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis.. (4.) Tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek ketatalaksaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur, aspek kelembagaan serta dasar peniliaian kinerja pimpinan unit kerja, agar suatu temuan yang sama tidak terulang kembali. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi pengawas termasuk Inspektorat Jenderal, secara tidak langsung menuntut adanya peningkatan kinerja dari tim auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kata kunci : Pengawasan fungsional, Optimalisasi kerja.

PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENUJU OPTIMALISASI KERJA