Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

AbstrakKepailitan bertujuan untuk mengoptimalkan harta debitur guna membayar kepada kreditur-krediturnya. Konsekuensinya, kepailitan menuntun pada eksekusi riil dari instrumen penegakan lingkungan hidup terhadap korporasi--khususnya terhadap harta korporasi—melalui instrumen pidana, perdata, maupun administrasi. Hal ini akan berpengaruh pada pemenuhan pemulihan sebagai sanksi dari penegakan hukum. Lebih jauh lagi, kepailitan menyebabkan pembatasan tagihan dan pengurusan korporasi, sehingga menghambat eksekusi dari instrumen penegakan ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi hubungan negara dan korporasi yang jatuh pailit dalam berbagai skenario instrumen penegakan dan eksekusi instrumen penegakan. Tulisan ini menemukan bahwa kepailitan membawa implikasi yang beragam pada eksekusi masing-masing instrumen penegakan yang mana perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum lingkungan yang berorientasi pemulihan.Kata kunci: kepailitan, penegakan hukum lingkungan, korporasiAbstractBankruptcy aims to optimize the debtor's assets in order to pay its creditors. Consequently, bankruptcy leads to the execution of environmental law enforcement instruments on corporations - especially towards corporate assets - via criminal, civil, and administrative instruments. Moreover, this will affect the fulfillment of environmental restoration as the sanction of law enforcement. Furthermore, bankruptcy makes restrictions against bills and corporate management, thus hampering execution of the law enforcement. Therefore, this paper will explore the relationship between a state and a bankrupt corporation in various scenarios of law enforcement. This paper finds that bankruptcy has various consequences on the execution of each law enforcement instrument, which needs to be considered in restorative-oriented-environmental law enforcement.Keywords: bankruptcy, environmental law enforcement, corporation