z-logo
open-access-imgOpen Access
PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Author(s) -
Agus Zaini
Publication year - 2020
Publication title -
negara dan keadilan
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2721-9801
pISSN - 2302-7010
DOI - 10.33474/hukum.v9i1.6929
Subject(s) - political science , language change , indonesian , commission , humanities , law , art , linguistics , philosophy , literature
 Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata Kunci: Kejaksaan, korupsi, penanggulangan, hukum The Prosecutors' Office and the Corruption Eradication Commission (KPK) have a strategic role in tackling corruption. Corruption in Indonesia has become widespread. Its development continues to increase from year to year, both from the number of cases that occur and the amount of state financial losses. The quality of corruption committed is also more systematic with a scope that enters all aspects of people's lives. This condition is one of the main factors hampering success in realizing a just and prosperous Indonesian society as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: Prosecutors, corruption, countermeasures, law

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here