HAKIKAT PERJANJIAN REKLAMASI PANTAI ANTARA INVESTOR DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Itself the reclamation agreement between the Government of South Sulawesi province with investors have not materialized as it should be, because in the reclamation agreement has ignored the principles in contract law and the terms of a legal contract. There are discrepancies in the legislation between Article 8 of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 28 / Candy-Kp / 2014 concerning the licensing of reclamation in coastal regions and small islands with Presidential Decree No. 122 of 2012 on reclamation in coastal regions and small islands and Act No. 23 of 2014 on local government authority to permit the location of the reclamation. AbstrakPerjanjian reklamasi itu sendiri antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan investor belum terwujud sebagaimana mestinya, karena dalam perjanjian reklamasi telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum kontrak dan ketentuan-ketentuan kontrak hukum. Ada perbedaan dalam undang-undang antara Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 / Candy-Kp / 2014 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Keputusan Presiden No. 122 dari 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang otoritas pemerintah daerah untuk mengizinkan lokasi reklamasi.