AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BLITAR

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa : "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat". Ini merupakan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang sepola dengan prinsip good governance dan selayaknya menjadi tumpuan pengaturan keuangan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas pembangunan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 perlu kiranya disampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran daerah tahun 2009 sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Kata Kunci : Akuntabilitas, Keuangan Daerah