Analisis Kebijakan Pengelolaan Buruh Migran(Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja migran terbesar kedua di ASEAN setelah Filipina. Setiap tahun tidak kurang dari 400.000 orang meninggalkan Indonesia untuk menjadi buruh migran. Di sisi lain meskipun buruh migran memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ekonomi lokal maupun nasional, perhatian terhadap perlindungan buruh migrant, masih belum memadai. Akibatnya kerentanan dan resiko dalam setiap siklus migrasi semakin tinggi karena lemahnya peran pemerintah. Kajian ini mencoba untuk mengungkap sekaligus menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan buruh migrant serta mengidentifikasi dampak ekonomi dari  pengiriman buruh migran terhadap perekonomian daerah baik dalam skala mikro maupun makro. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif dengan Observasi, Indepth Interview dan Desk review sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan daerah terkait penanganan buruh migrant baik  sebelum, masa penempatan maupun setelah kembali ke daerah asal masih lemah. Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembinaan dan perlindungan buruh migran secara memadai serta  program pemberdayaan setelah kembali ke daerah asal