REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA

Kegiatan ekspor dan impor sangat berhubungan erat dengan tindak pidana penyelundupan. Kebijakan pemerintah terkait bidang kepabeanan yaitu dengan disyahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan), merupakan sikap antisipatif yang menjangkau dimensi strategi, substantif, dan esensial di bidang perdagangan internasional, yang diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan internasional.  Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengkaji apakah arti penting revitalisasi nilai Pancasila dalam upaya pemberantasan tindak pidana di bidang kepabeanan di Indonesia?. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan yang bersumber dari, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Setelah melalui dari hasil kajian maka ditemukan suatu kesimpulan bahwa masih tingginya angka penyelundupan di Indonesia merupakan suatu gambaran bahwa bidang ekonomi di Indonesia masih miskin nilai sehingga harus ditata dengan politik nilai keadilan sosial. Hukum memiliki tugas yang berat untuk menanamkan pemahaman pada pengusaha dan aparat akan nilai keadilan sosial. Dengan menjadikan nilai keadilan sosial sebagai karakter bagi mereka.