IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI)

Writing this journal aims to analyze the credit agreement of the bank between the bank as a creditor with the Civil Servants as the debtor who uses a photocopy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral. This journal is prepared using empirical juridical research method and the approach used is case approach and concept approach. Based on the results of this study it is known that the Bank piahk dare to receive a copy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral in the credit agreement using the juridical basis of credit analysis 5c which is the basic principle of bank credit analysis based on the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 Concerning Banking. Photocopy of a legalized appointment letter of civil servants belonging to movable and intangible objects that can be used as collateral based on the classification of legal guarantees because it has economic value in the form of slip of gajih civil servants. Trust to the debtor is the foundation of the bank providing credit funds. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang menggunakan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan. Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa piahk Bank berani menerima fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan dasar yuridis yaitu analisis kredit 5c yang merupakan prinsip dasar analisis kredit bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi termasuk ke dalam benda bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan agunan berdasarkan klasifikasi hukum jaminan karena memiliki nilai ekonomis berupa petikan slip gajih pegawai negeri sipil. Kepercayaan kepada debitor merupakan dasar pihak bank memberikan dana kredit.