z-logo
open-access-imgOpen Access
KEDUDUKAN GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Author(s) -
Abd. Rais Asmar
Publication year - 2017
Publication title -
jurisprudentie : jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum
Language(s) - English
Resource type - Journals
eISSN - 2580-5738
pISSN - 2355-9640
DOI - 10.24252/jurisprudentie.v2i2.2668
Subject(s) - political science , humanities , local government , public administration , art
Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan sebagai kepala daerah bersandar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan mandat untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan. Keutuhan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa besar kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.Governor is administration of the district government domiciling as local self government and local field government and responsible to president. Domiciling as local self government relying on form of what overflows of the authority for the shake of efficiency, efektivity, and accountability government in province area and domiciling as local field government of pursuant to mandate to cut short the conduct of the governance. perfection of relation of central government and local government is also determined by how big domicile governor as local field government..

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here