PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGANUT SEDULUR SIKEP DI KABUPATEN KUDUS

Abstrak Perkawinan adalah hak setiap individu. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan termasuk peristiwa kependudukan yang harus dicatatkan dalam Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena mempunyai akibat hukum tertentu. Meskipun pencatatan perkawinan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih ada perkawinan yang belum terlindungi secara hukum. Perkawinan adat penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya perkawinan yang belum bisa dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Berdasar analisis penelitian ditemukan bahwa tidak bisa dicatatkannya perkawinan penganut Sedulur Sikep di Kabupaten Kudus membuat mereka tidak mendapatkan hak-hak sipil. Karena itu harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan penganut Sedulur Sikep mendapatkan perlakuan yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Abstract Marriage is basically the right of every individual. In the organic legislation, marriage is regarded as demographic occurrence that must be recorded in the demographic administration. Registration of marriage is important since it precedes certain legal consequences. Although the registration of marriage is already stipulated in the legislation, there is in fact certain marriages that are not properly covered by legal protection. Marriage performed among the traditional community of Sedulur Sikep in Kudus regency is an example of a marriage that can not be registered in the demographic administration. The analysis of this study revealed that the unfeasibility of registration marriage among members of Sedulur Sikep community in Kudus may end up in denial of their civil rights. Therefore, there must be improvement of legislation governing the registration of marriages so that marriage among Sedulur Sikep community may enjoy equal treatment as any other marriage.