Keabsahan Kebijakan Mobil Nasional menurut WTO

Kebijakan baru pemerintah RI yang berkaitan dengan "mobnas" telah menimbulkan protesbeberapa negara asing yang menganggapnya bertentangan dengan hukum perdngangan internasional. Prinsip "non-diskriminasi" dalam GATT (most favoured nations and national treatment) memang tidak dipenuhi kebijakan ini. Ketentuan pengecualian GATT pun yang berkaitan dengan "industri baru" serta "perdagangan dan pembangunan", ternyata tidak relevandijadikan sebagai alasan pembenaran. Satu-satunya potensi keabsahan yang tersisa adalah membuktikan bahwa fasilitas mobnas sesungguhnya adalah suatu "subsidi".