Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia

Pandangan modern dalam hukum pidana memberi kelonggaran pada hakim untuk menetapkanjenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan cara pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan siterhukum. Karangan ini mencoba menguraikan individualisasidalam pemberian pidana menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Aspekindividualisasi tersebut dapat terlihat pada setiap proses peradilan pidana, mulai dari tingkatkepolisian sampai ketika siterpidana berada dalam penjara.