Peran Kelembagaan Dalam Mendukung Program Minapolitan Budidaya Di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Pengembangan kawasan minapolitan yang memanfaatkan potensi wilayah dengan memberi peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perikanan memerlukan sinergitas dari potensi yang ada secara utuh, menyeluruh, berdaya saing dan berkelanjutan. Upaya in memerlukan campur tangan pemerintah dan dukungan masyarakat dalam membangun kelembagaan yang dapat mendukung program minapolitan. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelembagaan yang mendukung program minapolitan perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Kelembagaan formal yang ada di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta diantaranya lembaga penguatan modal (Unit Pelayanan Pengembangan/UPP Bidang Perikanan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa/KUD, Badan Usaha Kredit Perdesaan/BUKP, lembaga kredit dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM), lembaga penyuluhan dan lembaga perbenihan (Balai Benih Ikan atau BBI). Kelembagaan non formal yang sudah berfungsi baik yang erat kaitannya dengan program minapolitan diantaranya kelembagaan penyedia input, kelembagaan penyedia modal, kelembagaan pelaku usaha (pembudidaya, pembenih, pendeder), kelembagaan pengolah hasil perikanan, kelembagaan pemasaran ikan, serta kelembagaan penyedia informasi dan teknologi. Peran kelembagaan formal dan informal sangat penting untuk kegiatan budidaya perikanan pada level menengah ke bawah diantaranya untuk menstabilkan harga terutama saat pasokan ikan berlebih, pemenuhan kebutuhan modal, input usaha dan sarana produksi ikan.