English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Tools annual

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Global: Zendy Plus annual

Global: Zendy Free Plan

Infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan beban ekonomi dan sosial di berbagai daerah yang ditanggung pemerintah masih sangat besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sejumlah 4.796 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan kontribusi 41% dari total pembiayaan. Salah satu bidang infrastruktur yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas adalah bidang kesehatan. Infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama bagi daerah di luar di pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan jumlah infrastruktur kesehatan salah satunya Puskesmas, paling sedikit di Indonesia berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas. Oleh karena itu, didukung dengan banyaknya perusahaan pada pulau Kalimantan, partisipasi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan untuk membantu persebaran pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan yang direalisasikan melalui program CSR. Tulisan mendeskripsikan partisipasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR dalam membantu pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan, serta bagaimana pekerja sosial industri dapat berperan dalam kegiatan CSR tersebut. Infrastructure has become one of current priority of Indonesian’s government. However, the implementation of infrastructure development have not been equally spread across the country because of the huge economic and social burden in various region that the government endure. According to the National Medium Term Development Plan of 2015-2019, 4.796 trillion rupiahs is needed to fulfill the infrastructure development goals that has been settled by the government in 2019. However, the central dan local government can only contribute 41% from the total cost. One of the fields of infrastructure development that is still need enhancement is health care and services infrastructure. Health infrastructure still needs to be improved, especially for areas outside Java, one of which is Kalimantan. The Indonesian Ministry of Health Data and Information Center in 2018 stated that the number of health infrastructure such as puskesmas in North Kalimantan province only amounted to 56 puskesmas. This number is the least compared to other regions. Therefore, the participation of governmental and non-governmental companies is required in order to help reach the health care and services infrastructure developmental goals that is implemented by CSR programs. This article will describes the companies’ participation through CSR activities on helping the development of health care and services infrastructure in Kalimantan.

PARTISIPASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KALIMANTAN