English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

AbstrakDengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan dari debitor terlebih dahulu (Parate Executie) dan tanpa memerlukan fiat pengadilan yaitu dengan penjualan melalui lelang, sehingga memberikan kemudahan kepada pemegang hak tanggungan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dikarenakan ada gugatan dari debitor yang menghambat proses lelang maupun pada saat pengosongan obyek lelang dimana pemenang lelang sudah ditentukan dan risalah lelang sudah diterbitkan. Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena menganggap proses lelang tidak sah ataupun nilai limit terlalu rendah dan berbagai alasan lain. Kata Kunci : Parate Executie, Lelang Eksekusi, Perbuatan Melawan HukumAbstractSince the enactment of Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage, mortgage holders can execute objects on regarding land mortgage without prior approval from the debtor (Parate Executie) and without requiring fiat court, namely by selling through auction, thus this makes it easy for the mortgage holders to obtain repayment of their receivables. However, in practice, they often encounter obstacles in the execution regarding parate executie procedure on the Article 6 of the Land Mortgage Law if there is a lawsuit from the debtor that impedes the auction process, or, when emptying the auction object where the auction winner has been determined and the auction minutes have been issued. The lawsuit is based on an unlawful act (tort) because it considers the auction process invalid, or the limit value is too low, and various other reasons. Keywords: Parate Executie, Execution by Auction, Unlawful Act.

notaire

KEABSAHAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KARENA ADANYA GUGATAN DARI DEBITOR LEGALITY OF AUCTION EXECUTION OF LAND MORTGAGE REGARDING UNLAWFUL ACT LAWSUIT